Arsip | HAM&Politik RSS feed for this section

Bebasnya Mantan Bos IMF dan Konspirasi Jebakan

3 Jul

Mantan direktur pelaksana IMF, Dominique Strauss-Kahn (62 tahun), dibebaskan dari tahanan rumah oleh pengadilan Manhattan New York. Padahal sebelumnya dia telah mengajukan uang jaminan 1 juta dollar AS dan obligasi senilai 5 juta dollarnamun tetap ditolak permintaan penangguhan tahanannya. Pembebasannya disetujui pengadilan setelah para jaksa penuntut mengajukan bukti-bukti bahwa korban tuduhan pemerkosaan diragukan kredibilitasnya. Kini uang jaminannya telah dikembalikan.

Jaksa tidak banyak percaya cerita dari pelayan hotel kelahiran Guinea berusia 32 tahun itu dan curiga bahwa dia telah berulang kali berbohong kepada mereka sejak dugaan serangan terhadapnya pada 14 Mei lalu di kamar hotel politisi Perancis di Manhattan. Pada hari upaya pemerkosaan itu diduga terjadi, perempuan tersebut tercatat berbicara per telepon dengan seorang pria yang dipenjara karena memiliki 180 kilogram ganja dan membahas manfaat dari tuduhan yang dilancarkannya. Ia juga memiliki uang deposito misterius senilai Rp 854 juta (100 ribu dollar). Pelayan hotel itu sebelumnya terbukti berbohong dalam kasus pengajuan suaka ke Amerika Serikat pada 2004 dan pajak penghasilannya serta pengakuan korban pemerkosaan sebuah geng dengan rinciannya.

Meski pun demikian proses hukumnya masih berlanjut dan kini jabatannya sudah diambil alih oleh Christine Lagarde (55 tahun), sebelumnya menteri keuangan Perancis. Dia terpilih pada 29 Juni oleh 24 anggota Dewan Eksekutif IMF setelah mendapat dukungan kuat dari AS dan Rusia. Lagarde unggul atas calon dari Meksiko, Agustin Cartens (53), yang juga gubernur bank sentral Meksiko. Strauss-Kahn sendiri didepak dari jabatannya atas desakan kuat dari AS. Bahasa Inggris Lagarde sempurna dan menghabiskan sebagian besar kariernya sebagai pengacara di Amerika Serikat. Setelah memperoleh gelar sarjana hukum, Lagarde bergabung dengan firma hukum Amerika, Baker dan McKenzie, yang pertama di Paris. Lalu, ia ke Chicago, dan mulai meniti jabatan sebagai direktur perusahaan. Ia tetap di Amerika selama 25 tahun dan nyaman di Wall Street. Ia menikmati dukungan dari Amerika Serikat dalam menduduki kursi jabatan bos IMF. Meski sebelumnya Lagarde sempat terlilit dalam skandal misterius lebih dari 285 juta euro yang melibatkan tokoh kontroversial pendukung Nicolas Sarkozy, Bernard Tapie.

Kejadian-kejadian di atas sebelumnya sudah diprediksi skenarionya. Segera setelah penangkapan Strauss Kahn, Washington mengeluarkan tekanan untuk mempercepat penggantiannya sebagai Managing Director IMF. AS diperkirakan akan membidik orang Amerika sendiri bukan berasal dari Eropa, atau bisa juga dari negara yang ekonomi pasar sedang tumbuh atau negara berkembang yang bisa dikendalikan Washington. Sejak berdirinya lembaga Bretton Woods tahun 1945, Bank Dunia telah dipimpin oleh seorang Amerika sedangkan IMF telah berada di bawah pimpinan orang Eropa. Strauss-Kahn adalah anggota dari kelompok elit dan dikategorikan sebagai salah satu orang di dunia yang paling berpengaruh. Dia cenderung sebagai seorang akademisi dan politisi daripada seorang bankir. Berbeda dengan pendahulunya di IMF, ia tidak memiliki afiliasi langsung ke perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Dia memiliki dosa besar yaitu berusaha mendorong reformasi di IMF yang mau tidak mau berarti mengurangi peran AS di dalamnya. Tersingkirnya Strauss-Kahn berpotensi memperkuat hegemoni Amerika Serikat dan kendali atas IMF dengan mengorbankan apa yang mantan Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld disebut “Old Europe”. Bisa jadi bagian dari strategi AS menghadapi RRC di 5 tahun mendatang karena IMF sendiri sudah membuat estimasi bahwa perekonomian RRC akan memimpin dunia menggantiakan AS pada waktu 5 tahun lagi.

Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan besar telah terjadi di politik Eropa. Pemerintah Pro-Amerika telah terpilih di Prancis dan Jerman. Kelompok Sosial Demokrat telah melemah. Hubungan Franco-Amerika telah didefinisikan ulang, dengan Washington memainkan peran penting dalam perubahan generasi baru politisi Eropa. Presiden Nicolas Sarkozy, dalam banyak hal kebijakan luar negeri nya secara de facto melayani kepentingan luar negeri AS. Sama persis waktu Inggris di bawah Tony Blair.

Ada dua isu utama dalam rencana penjebakan Strauss Kahn. Yang berkaitan pertama untuk mengubah rezim di IMF, yang kedua untuk Strauss-Kahn sebagai calon dalam pemilihan presiden Perancis mendatang. Kedua proses ini berkaitan dengan perrsaingn AS dan kepentingan ekonomi Eropa termasuk kontrol atas sistem mata uang euro dan persaingan terhadap sistem mata uang dollas AS. Strauss-Khan sebagai favorit Partai Sosialis, akan diprediksi memenangkan pemilihan presiden atas Nicolas Sarkozy. CIA memainkan peran penting dalam kestabilan partai Gaullist dan mendukung pemilihan Nicolas Sarkozy. Jika Strauss-Kahn terpilih dan kelompok Sosialis menguasai pemerintahan akan menjadi kemunduran serius bagi Washington, akan berkontribusi dalam perubahan besar dalam hubungan Franco-Amerika. Ini memberikan kontribusi melemahnya peran Washington di papan catur politik Eropa, menyebabkan pergeseran keseimbangan kekuasaan antara Amerika dan Old Europe (yaitu aliansi Franco-Jerman). Hal itu akan memiliki dampak pada struktur internal dari Aliansi Atlantik dan peran hegemoni Amerika Serikat dalam NATO.

IMF selama ini merupakan arsitek utama dari reformasi ekonomi yang memiskinkan jutaan orang sekaligus menciptakan sebuah lingkungan yang menguntungkan bagi investor asing dalam perekonomian negara dunia ketiga yang berupah rendah. Dominique Strauss Kahn tiba di kemudi IMF pada bulan November 2007, kurang dari setahun sebelum krisis keuangan Wall Street pada September-Oktober 2008. Dalam kepemimpinan Staruss Kahn, IMF memberiakan pengobatan shock terapy, yang secara historis telah diberikan terbatas pada negara-negara berkembang, dikenakan kepada Yunani, Irlandia dan Portugal. IMF juga menuntut negara-negara berkembang menghapus subsidi pangan dan bahan bakar pada saat kenaikan bursa harga komoditas New York dan Chicago. Kenaikan harga pangan dan bahan bakar, yang mendahului krisis Wall Street September-Oktober 2008, sebagian besar hasil manipulasi pasar. Perubahan harga komoditasi didukung oleh kegiatan spekulatif berskala besar. Alih-alih penjinakan spekulan dan berisi kenaikan harga pangan dan bahan bakar, peran IMF adalah untuk memastikan bahwa pemerintah negara-negara berkembang berhutang tidak akan mengganggu dengan cara apapun mekanmisme pasar bebas. Kenaikan harga pangan merupakan hasil manipulasi langsung (bukan kelangkaan) memiskinkan orang di seluruh penjuru dunia. Lonjakan harga pangan merupakan fase baru dari proses pemiskinan global. Penghapusan subsidi pangan dan bahan bakar di Tunisia dan Mesir telah diminta oleh IMF. Pangan dan bahan bakar harga meroket, orang-orang miskin, dan membuka jalan terhadap pergerakan Januari 2011 protes sosial. IMF mendorong pemerintah Mesir untuk menekan lebih lanjut dengan reformasi subsidi pangan dan bahan bakar, dan menyambut niat mereka untuk meningkatkan efisiensi dan sasaran program subsidi pangan serta mendukung Hosni Mubarak untuk memperluas program privatisasi yang berakhir dengan kejatuhan rezim Mubarak.

Iklan

Penjual ipad Ditangkap demi Penegakan Hukum?

3 Jul

Etalase ipad, Kapan Ditangkap?

Penuntutan hukum terhadap penjual ipad via bisnis online memicu pembicaraan yang ramai oleh warga mulai awal bulan ini. Penjual ipad, Dian (42 tahun) dan Randy (29 tahun), meringkuk di rumah tahanan Salemba Jakarta Pusat. Keduanya alumni ITB yang berjualan ipad secara online maupun COD (cash on delivery). Yudha kepergok pada 24 November 2010 saat menjual 2 unit ipad 3G Wifi 64GB dengan polisi yang menyamar sebagi pembeli di Citi Walk Tanah Abang. Randy kemudian juga ditangkap karena menyediakan 6 unit ipad 3G Wifi 16GB. Keduanya dijebloskan tahanan sejak 3 Mei. Mereka dijerat pelanggaran Pasal 62 ayat 1 juncto pasal 8 ayat 1 huruf J Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena dalam peralatan yang mereka jual tidak ada buku manual berbahasa Indonesia. Mereka juga dituduh melanggar Pasal 52 juncto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi karena iPad belum terkategori sebagai alat elektronik resmi di Indonesia. Ancaman hukuman seluruh pasal tersebut mencapai 5 tahun penjara.

Penangkapan itu adalah berita sangat positif bagi upaya penegakan hukum di Indonesia. Meski ipad belum resmi masuk namun barang ini sudah marak diperjualbelikan. Sesuatu yang tidak aneh di negeri ini. Jangankan ipad, mobil-mobil eksklusif dan mewah yang tidak memiliki ijin impor resmi pun bisa dibeli lewat jalur selundupan di Batam. Buku manual tampaknya sesuatu yang sederhana tapi ada filosofi yang sangat mendalam. Penduduk Indonesia adalah konsumen gadget yang sangat menggiurkan pangsa pasarnya bagi produsen gadget dunia. Di sinilah pemerintah berusaha memaksa produsen untuk lebih menghargai bangsa ini dengan kewajiban membuat manual book berbahasa Indonesia. Tidak sekedar Cuma meraup untung saja di Negeri ini. Beberapa tahu yang lalu, penulis merasa sedih saat beli kalkulator. Di kertas manualnya mencantumkan panduan dalam bahasa Inggris dan Eropa lainnya, China, Jepang, dan Thailand. Negeri sebesar ini masih kalah penghargaannya dari Thailand oleh produsen asing. Itu baru di produk elktronok sederhana, belum bila ditilik dari segi politik internasional. Apakah separah itu posisi bangsa Indonesia.

Di sisi lain upaya perlindungan konsumen juga harus ditegakkan. Ambil contoh beberapa waktu lalu RIM harus membuka kantor di Indonesia supaya dapat memberikan layanan purna jual produk blackberry, tidak sekedar jualan dan meraup untuk dari penduduk Indoensia. Di samping bisa sedikit menambah pekerjaan bagi warga Indoensia. Tidak perlu kasus ini dibesarkan-besarkan sampai menyeret opini pejabat politik, bikin makin keruh segala. Bahkan ada pengacara yang membanding-bandingkan dengan ipad SBY.

Namun di sisi lain seharusnya kepolisian tidak sampai di sini sajam tindakannya supaya terkesan tebang pilih. Atau sekedar gagal memeras penjual ipad illegal tersebut sehingga meneruskan kasusnya ke prosedur resmi berupa penuntutan hukum. Masih banyak pemain-pemain besar importir barang-barang selundupan. Kejar juga pegawai-pegawai bea cukai yang bertanggung jawab, aparat-aparat hukum yang sengaja melakukan pembiaran. Banyak produk-produk lainnya yang bermain di black market. Masa tidak malu sampai Kemenperindag sampai bikin iklan kampanye anti-barang selundupan di televisi. Berkaitan dengan kerugian sektor penerimaan negara, sektor tenaga kerja, perlindungan konsumen, dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak berhenti di sini. Tengoklah di jalan-jalan, CD-CD film porno berceceran di trotoar, lagu-lagu dan karya seniman dibajak, software-software bajakan berjibun di mal-mal elektronik Jakarta. Padahal aturan perundang-undangan sudah jelas dan telah berlaku. Kenapa dari hulu hingga hilir tidak ditindak? Kemana hukum dan undang-undang itu semua? Apakah hanya untuk orang-orang lemah? Siapa yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini?

Presiden SBY Menangis!

24 Jun

Presiden RI dan istri menangis melihat kondisi dampak kerusakan bencana nasional Jepang, saat berkunjung di Kawanuma, Prefektur Miyagi. Atas ketulusan ekspresi SBY tersebut, Wakil Menlu Jepang menyampaikan bahwa pemerintah dan rakyat Jepang terharu dan berterima kasih atas kunjungan solidaritas Presiden RI. Sebuah pertanda positif bahwa presiden melihat bencana alam yang menimpa negara asing saja sampai bersedih. Tentu jika sebagian rakyat Indonesia yang tertimpa musibah maka pasti presiden akan lebih bersedih lagi. Akan lebih bersedih lagi jika bantuan yang disalurkan ke korban bencana alam dikorupsi dejumlah oknum. Sebagaimana terjadi pada sejumlah kasus penyelewengan  penyaluran bantuan bencana alam. Penyakit sosial khas bangsa Indonesia  yang bersifat laten.

Jepang memang menghadapi permasalahan yang belum selesai pasca tsunami 11 Maret dan krisis PLTN Fukushima Daiichi. Pembangunan kembali infrastruktur, perumahan, dan fasilitas umum diperkirakan memakan dana sebesar 16,9 triliun yen atau 210 milyar dollar. Jepang telah menghabiskan 12,6 triliun yen untuk rehabilitasi penanganan pasca bencana tersebut. Namun masih menyisakan PR besar penanganan yang belum tuntas kebocoran PLTN Fukushima Daiichi. Reaktor No.2 dan No.3 mengalami kondisi bahan bakar radioaktif yang telah meleleh setelah gagalnya fungsi pendingin pasca tsunami. Krisis PLTN Jepang menciptakan ketakutan negara-negara tetangga Jepang terhadap meluasnya efek radiasi. IAEA mengingatkan Jepang untuk membuat tindakan yang lebih keras untuk mengatasi krisis PLTN ini dan mengingatkan bahwa desain PLTN Fukushima meremehkan resiko bencana tsunami. Akibatnya desain PLTN tersebut tidak menyediakan pengamanan resiko kegagalan fungsi pendingin reaktor jika terjadi bencana tsunami.

Akibat bencana gempa 9 skala Richter, Tepco (perusahaan PLTN Fukushima Daiichi), terancam bangkrut akibat pembayaran kompensasi yang diperkirakan lebih dari 100 milyar dollar. Penduduk masih diungsikan dari radius 20 km. Manajemen Tepco sendiri sudah mengajukan permontaan bantuan pemerintah Jepang untuk menalangi kompensasi. Menteri Keuangan Jepang menyepakati pembayaran kompensasi itu untuk menghindari Tepco dari kebangkrutan. Sebagai konsekuensinya, Tepco melakukan restrukturisasi besar-besaran, pemotongan anggaran termasuk pemotongan gaji karyawan dan direktur, serta membuka diri untuk penyelidikan terhadap manajemen Tepco.

Langkah-langkah yang diambil Jepang harusnya dijadikan contoh penangangan yang tegas bagi krisis yang kelak terjadi di Indonesia. Ambil contoh saja penanganan bencana lumpur panas Lapindo yang berlarut-larut tanpa ada kejelasan penyelesaian. Dampaknya pasti adalah rakyat kecil korban bencana Lapindo makin merana. Masih ingat ketika krisis ekonomi AS beberapa tahun yang lalu sebagai dampak krisis kredit perumahan, manajemen grup pabrik mobil GM menemui presiden Obama meminta bantuan talangan atau bail-out. Apa jawaban Obama? OK, perusahaan anda saya selamatkan. Tapi anda sebagai direktur eksekutif harap mundur.

TKI Suami-Istri Dipotong tangan! Apa yang Salah?

22 Jun

Permasalahan yang menimpa para TKI/TKW di luar negeri untuk sektor informal ibarat gunung es yang makin menjulang ke permukaan. Sepasang suami-istri yang bekerja sebagai TKI di Arab Saudi, Hasin Taufik (40 tahun) dan Sab’atun (30 tahun) asal Pamekasan Madura terancam hukuman potong tangan di Jeddah. Keduanya divonis pengadilan karena didakwa mencuri emas majikan seberat satu kilogram oleh Sayyid Umar Said Bamusak pada pertengahan 2006. Kini dijebloskan ke penjara Huquq Al Islahiyah, Rowes, Ambar Tis’ah, Jeddah, hingga menunggu waktu pelaksanaan hukuman. Pasangan suami-istri ini bisa lolos dari hukuman potong tangan jika membayar tebusan sebesar 250 juta rupiah. Mendengar kabar demikian, ada aspirasi dari anggota DPRD Pamekasan untuk mencarikan dana dari anggaran daerah untuk membayarkan tebusan tersebut. Namun Pemda Pamekasan hingga saat ini belum berani mengambil dananya dari pos mana karena belum ada keputusan resmi dari DPRD dan Bupati untuk alokasi tersebut.

Nasib sepasang suami istri itu masih menggantung, tidak seberuntung Darsem, TKW yang terancam hukuman pancung. Darsem divonis hukuman pancung setelah didakwa membunuh majikannya akibat upaya pemerkosaan. Setelah mencuatnya kasus Ruyati yang membuat besarnya tekanan publik, Kemenlu bertindak cepat dengan mengirimkan tim dan uang diyat (tebusan) sebesar 2 juta riyal (4,7 milyar rupiah). Vonis Darsem sendiri jatuh pada 6 Mei 2006 oleh pengadilan Riyadh. Dengan perantara lembaga Lajnah Islah, Darsem mendapatkan maaf dari keluarga korban dengan kompensasi uang dua juta riyal.

Dihukumnya para TKI adalah sesuatu yang wajar jika memang mereka terbukti bersalah. Namun yang menjadi masalah adalah latar belakang kenapa mereka samapi bertindak demikian. Itu yang terpenting untuk diselesaikan, ada falsafah mencegah api memantik bukan memadamkan kebakaran. Belum merata dan tidak sistematisnya perlindungan Kemenlu terhadap WNI ataupun TKI tidak mengherankan karena cara kerja mereka yang masih reaksioner dan tidak adanya hukum perlindungan yang dikesepakati kedua negara, tanpa bermaksud mencampuri hukum nasional negara lain. Perlindungan dan pemantauan TKI saat berada di luar negeri juga sangat minimal. Hukum dan proses rekrutment TKI hingga saat ini belum komprehensif sehingga selalu berpotensi menimbullkan permasalahan yang yang tidak bisa diatasi jika timbul.

Perlu kemauan yang keras dari semua pihak baik dari pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk memecahkan masalah ini karena sifatnya sistemik. Mulai dari screening, training, remunerasi, jaminan sosial, monitoring, dan payung hukum. Yang tidak kalah pentingnya adalah enforcement baik di negara tujuan maupun di tanah air supaya apa yang direncanakan benar-benar berjalan dan ditaati semua pemangku kepentingan. Kita lihat fakta di lapangan meski berbagai kerugian yang dialami TKI muncul di media massa seperti penipuan, penyiksaan, pemerkosaan, hukuman, pemerasan, namun warga negara Indonesia tidak ada putusnya mendaftar ke PJTKI (perusahaan pengerah jasa TKI) untuk mengais rezeki di luar negeri. Rezeki mereka ternyata tidak berada di dalam negeri, tanah air mereka sendiri.

Krisis Syria Akan Menjadi Libya Kedua?

18 Jun
Pemberontak Syiria, AFP

Media mainstream internasional semakin santer mengarahkan opini public bahwa pemimpin Syiria makin terdesak oleh tuntutan rakyatnya untuk mundur dan pemberontakan bersenjata telah menjalar ke seluruh negeri dan dunia internasional diperlukan untuk membantu perlawanan rakyat Libya seperti hanya terjadi saat ini di Libya. Apa yang diungkap media mainstream tidaklah selalu mencerminkan kondisi sebenarnya, banyak melayani kepentingan pemerintahan Negara-negara besar berselimut kepentingan bisnis. Menhan AS Robert Gates menyatakan pada 25 Maret 2011 bahwa ada 3 rezim represif yang harus diganti yaitu Syiria, Libya, dan Iran. Namun jauh-jauh hari sebenarnya rencana perubahan rezim represif namun berani menentang kepentingan AS sudah direncanakan jauh hari. Jenderal Wesley Clark dalam bukunya Winning Modern Wars menulis bahwa pada saa ia kembali ke Pentagon pada November 2001, salah seorang staff senior berkata bahwa mereka tengah mengarah dalam military roadmap, sebuah rencana lima tahunan, menyasar pada 7 negara yang meliput Irak, kemudian Syiria, Lebanon, Iran, Somalia, dan Sudan.

Apa yang direncanakan tadi telah terjadi seperti pendudukan Irak pada tahun 2003. Selanjutnya saat ini yang tengah terjadi di Libya dan tanda-tandanya telah dimulai di Syiria. Sejumlah pejabat Gedung Putih mengakui bahwa mereka tengah meningkatkan kontak dengan tokoh-tokoh oposisi Syiria dalam upaya mengganti rezim yang ada dalam skema demokratisasi negara oligarkhi Bashar El Ashad. Syiria, salah satu negara Arab yang diakui memiliki sejarah pemerintahan tiran dalam sejarah Arab, kebanyakan negara-negara Arab sepertimjuga negara Arab yang menjadi sekutu AS seperti Mesir, Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Oman. Sementara AS dan Inggris menutup mata terhadap fenomena yang lebih riil seperti Bahrain yang terang terjadi penindasan demonstran Oleh aparat Bahrain dengan bantuan pasukan Arab Saudi. Penduduk Bahrain yang banyak beraliran Syiah memprotes represi keluarga Al Khalifa yang menguasai pemerintahan sejak zaman kolonial Inggris dan sangat loyal terhadap Barat bahkan menjadi syurga kaum elit bangsawan Arab dalam melampiaskan nafsu birahinya di Bahrain, kontras dengan kultur religius masyarakatnya.

Meski Syiria termasuk berezim represif sebagaimana negara Arab lainnya namun dalam menghadapi masalah Palestina termasuk yang paling depan seperti Iran dan Libya bahkan sebagian wilayahnya dicaplok Israel dalam Perang Enam Hari 1967 hingga sekarang serta memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap setengah juta pengungsi Palestina dalam hal kesehatan, pendidikan, dan perumahan dibanding negara Arab lain seperti Yordania dan Lebanon, apalagi Mesir. Sekarang ini pun Syiria menampung sekitar satu setengah juta pengungsi Iraq pasca pendudukan AS yang memicu perang saudara sektarian. Menambah berat beban ekonomi penduduk Syiria yang 18 juta jiwa. Diamini bahwa gerakan Inggris dan AS di Syria bukan semata-mata karena alasan demokratisasi namun tidak lebih untuk membuat pemerintahan boneka yang mau melayani Barat termasuk Israel terutama kepetingan minyak dan gas alam.

Pertikaian di Syiria yang dilaporkan berkisar pada kota-kota dekat perbatasan yang dapat mudah diduga merupakan infiltran asing. Seperti di kota kecil Jisr Al Shughour, 10 km dari perbatasan Turki, kemudian Darrra, sekitar 10 km dari perbatasan Jordania, yang banyak menewaskan aparat Syiria dan penyusup. Sementara itu demonstrasi pro- Bashar di Damaskus malah diputarbalikkan sebagai demonstrasi menentang Bashar el Ashad. Kejaadian-kejadian seperti di atas sangat mirip dengan yang dialami Libya menjelang pecahnya perang saudara di Libya di mana pasukan pemberontak dibantu NATO melawan pemerintahan Tripoli di bawah Qadafi. Apakah nasib Syiria akan menjadi seperti Libya?

%d blogger menyukai ini: