Dropping Senjata NATO Parahkan Instabilitas Afrika

8 Jul

Pemberontak Libya di Misrata, AP

Dalam pekan awal bulan ini, pemberontak Libya semakin maju ke arah ibukota Tripoli. Serangan udara high-altitude disusul serbuan low altitude dari heli serang Apache Inggris dan heli Tiger Perancis yang berpangkalan di kapal induk serbu amfibi NATO di Laut Mediterania makin mendesak kubu pertahanan pasukan pemerintah Libya. Untuk pertama kali secara terbuka NATO mengakui telah men-dropping pasukan pemberontak Libya dengan senjata dan amunisi. Juru bicara militer Perancis, Kol. Thierry Burkhard, mengungkapkan bahwa dropping senjata Perancis terdiri dari senapan mesin, granat roket, termasuk amunisi. Persenjataan didropping dengan kargo parasut dijatuhkan di pegunungan Nafusa barat dekat perbatasan Tunisia yang dikuasai pemberontak. Di pihak Inggris, Jubir Kemenlu William Hague juga memastikan pasukan Inggris menyuplai pasukan pemberontak dengan perlengkapan militer. Pasokan tersebut meliputi 5 ribu rompi anti-peluru, 6.650 seragam polisi, dan peralatan komunikasi. Diyakini, jenis dan jumlah senjata yang disuplai melebihi adap yang diungkap.

Taktik strategi NATO sudah dianalisis dari awal konflik sebagai bagian dari strategi NATO memenangkan peperangan. Meski baru diungkap secara resmi, bantuan senjata dan finansial sudah berlangsung lama termasuk turunnya pasukan khusus yang menyatu dengan pemberontak Libya  mendahului dropping senjata. Pasukan khusus memiliki misi melatih personel pasukan pemberontak, membantu taktik tempur di lapangan, berkoordinasi dengan pimpinan oposisi, dan menjalin komunikasi dengan militer NATO termasuk pasokan data intelijen dan pemindai target serangan udara. Sementara itu ditengarai Perancis sedang mennyiapkan dropping tank-tank ringan untuk pemberontak Libya.

Jubir Kemenlu RRC, Hong Lei, menentang tindakan dropping semacam itu dan meminta NATO tidak bertindak melebihi mandat resolusi DK PBB. Menlu Rusia, Sergei Lavrov, menuduh tindakan itu sebagai pelanggaran resolusi DK PBB No.1970 yang mengenakan embargo senjata terhadap Libya paa bulan Februari. Saksi PBB terhadap Libya ditambah lagi dengan resolusi No.1973 berupa larangan terbang (no fly zone) yang bertujuan melindungi penduduk sipil. Ketua Komisi Uni Afrika, Jean Ping, juga berkeberatan atas supplai senjata kepada pihak pemberontak karena tidak ada mekanisme pengendalian senjata yang sudah ditebarkan dan rawan memunculkan perdagangan senjata gelap yang saat ini tengah mengancam konflik bersenjata di antara banyak negara Afrika. Namun Menlu Perancis Allain Juppe berdalih bantuan senjata tersebut Cuma senjata ringan dan bertujuan untuk melindungi penduduk sipil Libya. Tidak melanggar resolusi No.1970 maupun 1973 karena resolusi No.1973 memberi mandat untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melindungi penduduk sipil dan tidak berkaitan dengan paragraf 9 resolusi No.1970 yang mengembargo senjata terhadap Libya. Definisi terhadap pemberontak bersenjata adalah warga sipil sebenarnya rancu dan sarat kepentingan. Dalam konflik bersenjata manapun, pemberontak yang bersenjata tergolong militer yang beroposisi, tidak tergolong sebagai penduduk sipil.

Peperangan Libya sudah berlangsung sekitar lima bulan dan NATO yang dibantu Qatar dan UEA berusaha keras segera menyudahi perlawanan rezim Qadafi. Pemberontak yang berbasis di Nafusa dilaporkan susah memotong jalur pipa suplai minyak ke arah ibukota. Pasukan pemberontak menarget merebut Zawiya yang merupakan satu-satu nya kilang suplai minyak tersisa dari pemerintah yang bertahan di ibukota. Di sisi timur, Mahmoud Jabril (pimpinan TNC), meminta bantuan senjata NATO untuk memperkuat pasukannya di Misrata, 130 mil barat Tripoli. Dalam beberapa bula ini pertempuran di Misrata masih berkecamuk dan gerakan maju pemberontakm terhambat di Misrata meski ada bantuan serangan udara NATO. Sejumlah analisa mengemuka mengenai skenario pemerintahan Libya pasca-Qadafi. Uni Eropa/ NATO akan mengarahkan bidang keamanan, Australian beserta Turki dan PBB menyiapkan layanan publik. Sedangkan AS dan Turki menyiapkan institusi keuangan dan ekonomi Libya. Skenario ini rupanya belajar dari kasus Iraq pasca pendudukan AS yang tanpa perencanaan Iraq pasca-Saddam Hussein sehingga mengacaukan kondisi dalam negeri Iraq.

China yang selama ini pasif dan sebelumnya lebih dekat ke kubu Qadafi mulai menunjukkan pergeseran sikap ke arah oposisi Libya. Kepala hubungan luar negeri China, Chen Xiadong dilaporkan melawat ke Benghazi pekan ini bernegosiasi dengan TNC, pemerintahan Transisi Libya. Benghazi merupakan ibukota pemberontak Libya, RRC rupanya tidak mau ketinggalan rezeki di Libya pasca jatuhnya Qadafi kelak. Seperti halnya Iraq pasca jatuhnya Saddam di mana perusahaan minyak dan gas dikuasai oleh perusahaan asal AS dan Eropa. Libya merupakan negara dengan sumberdaya minyak dan gas terbesar di Afrika.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: