TKI Suami-Istri Dipotong tangan! Apa yang Salah?

22 Jun

Permasalahan yang menimpa para TKI/TKW di luar negeri untuk sektor informal ibarat gunung es yang makin menjulang ke permukaan. Sepasang suami-istri yang bekerja sebagai TKI di Arab Saudi, Hasin Taufik (40 tahun) dan Sab’atun (30 tahun) asal Pamekasan Madura terancam hukuman potong tangan di Jeddah. Keduanya divonis pengadilan karena didakwa mencuri emas majikan seberat satu kilogram oleh Sayyid Umar Said Bamusak pada pertengahan 2006. Kini dijebloskan ke penjara Huquq Al Islahiyah, Rowes, Ambar Tis’ah, Jeddah, hingga menunggu waktu pelaksanaan hukuman. Pasangan suami-istri ini bisa lolos dari hukuman potong tangan jika membayar tebusan sebesar 250 juta rupiah. Mendengar kabar demikian, ada aspirasi dari anggota DPRD Pamekasan untuk mencarikan dana dari anggaran daerah untuk membayarkan tebusan tersebut. Namun Pemda Pamekasan hingga saat ini belum berani mengambil dananya dari pos mana karena belum ada keputusan resmi dari DPRD dan Bupati untuk alokasi tersebut.

Nasib sepasang suami istri itu masih menggantung, tidak seberuntung Darsem, TKW yang terancam hukuman pancung. Darsem divonis hukuman pancung setelah didakwa membunuh majikannya akibat upaya pemerkosaan. Setelah mencuatnya kasus Ruyati yang membuat besarnya tekanan publik, Kemenlu bertindak cepat dengan mengirimkan tim dan uang diyat (tebusan) sebesar 2 juta riyal (4,7 milyar rupiah). Vonis Darsem sendiri jatuh pada 6 Mei 2006 oleh pengadilan Riyadh. Dengan perantara lembaga Lajnah Islah, Darsem mendapatkan maaf dari keluarga korban dengan kompensasi uang dua juta riyal.

Dihukumnya para TKI adalah sesuatu yang wajar jika memang mereka terbukti bersalah. Namun yang menjadi masalah adalah latar belakang kenapa mereka samapi bertindak demikian. Itu yang terpenting untuk diselesaikan, ada falsafah mencegah api memantik bukan memadamkan kebakaran. Belum merata dan tidak sistematisnya perlindungan Kemenlu terhadap WNI ataupun TKI tidak mengherankan karena cara kerja mereka yang masih reaksioner dan tidak adanya hukum perlindungan yang dikesepakati kedua negara, tanpa bermaksud mencampuri hukum nasional negara lain. Perlindungan dan pemantauan TKI saat berada di luar negeri juga sangat minimal. Hukum dan proses rekrutment TKI hingga saat ini belum komprehensif sehingga selalu berpotensi menimbullkan permasalahan yang yang tidak bisa diatasi jika timbul.

Perlu kemauan yang keras dari semua pihak baik dari pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk memecahkan masalah ini karena sifatnya sistemik. Mulai dari screening, training, remunerasi, jaminan sosial, monitoring, dan payung hukum. Yang tidak kalah pentingnya adalah enforcement baik di negara tujuan maupun di tanah air supaya apa yang direncanakan benar-benar berjalan dan ditaati semua pemangku kepentingan. Kita lihat fakta di lapangan meski berbagai kerugian yang dialami TKI muncul di media massa seperti penipuan, penyiksaan, pemerkosaan, hukuman, pemerasan, namun warga negara Indonesia tidak ada putusnya mendaftar ke PJTKI (perusahaan pengerah jasa TKI) untuk mengais rezeki di luar negeri. Rezeki mereka ternyata tidak berada di dalam negeri, tanah air mereka sendiri.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: