Malaysia Gelar Kapal Selam, Indonesia Gelar UAV?

1 Jun

Citra Satelit Fasilitas Teluk Sepangar

Menteri Pertahanan Malaysia Ahmad Zahid Hamidi saat berada di Hotel Shangri-La Jakarta menyampaikan bahwa Angkatan Laut Kerajaan Malaysia (RMN) mulai mengoperasikan kapal selam KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tun Abdul Razak di perairan perbatasannya pada tahun ini. Pernyataan yang dilontarkan beberapa hari yang lalu tersebut tidak merinci di area perairan mana kapal selam Malaysia itu akan berpatroli. Namun menurut hemat sehat bisa dianalisis kapal selam dioperasikan pada daerah yang rawan penyusupan dan rawan konflik dengan kedalaman lebih dari 500 meter. Bisa kurang dengan syarat tidak ada gunung laut sehingga bisa berlindung dibalik lapisan salinitas dan thermocline, aman dari kejaran sonar unit ASW lawan. Pengunaan MAD (Magnetic Anomaly Detector) hanya efektif pada kedalaman dangkal. Kemungkianan besar wilayah perairan Ambalat yang sengketa dengan Indonesia atau kepulauan Spratley yang dipersengkatan 6 negara Asia. Perairan di wilayah ini didominasi laut dalam lebih dari 2000 meter terutama antara Sulawesi dan Filipina banyak palung dalam lebih dari 5000 meter, sangat ideal bagi manuver kapal selam dari kelas midget hingga kelas nuklir.

Konflik perairan mendorong Malaysia membangun pangkalan utama kapal selamnya di Teluk Sepangar, dekat kota Kinabalu Sabah yang juga merupakan pangkalan dari armada Malaysia Region II, armada Region I berpangkalan di Kuantan Pahang. Dari pangkalannya itu, armada Scorpene dengan mudah menjangkau Spratley maupun Ambalat. Pemerintah Indonesia telah mengimbangi penempatan armada Malaysia yang terpisah jauh dari daratan Malaka tersebut dengan meningkatkan fasilitas pangkalan AL di Pontianak sehingga kapal perang besar sekelas frigat atau korvet bisa merapat. Mempermudah strategi patroli perairan Natuna dan Anambas. Meski dalam hukum internasional kapal perang bebas berlayar pada koridor ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) tapi harus patuh pada aturan bahwa kapal induk dilarang menerbangkan pesawat dan kapal selam harus berlayar di permukaan. Jika tanpa pengawan yang tegas bisa dipastikan armada kapal perang negara asing dengan mudah melakukan pelanggran. Contoh utama adalah pelanggaran USS Carl Vinson pada medio 2003 di perairan Bawean, pengintaian kapal selam asing yang tidak teridentifikasi berusaha mengintai latgab TNI 2008 di perairan Kalimantan Timur dan penyusupan kapal selam asing di selat Sunda bagian selatan pada 2006. Dari sisi analisis psywar, penempatan operasi kapal selam di perbatasan bisa sebagai imbangan pembangunan skuadron UAV Indonesia yang akan operasional pada tahun ini. Sebagimana telah diungkapkan di media massa, operasi UAV dari Lanud Supadio ditujukan untuk patroli perbatasan hingga wilayah Tarakan di Kalimantan Timur. Dengan kepemilikan UAV jarak jauh maka Indonesia selangkah lebih maju militer negeri jiran. Pemerintah Indonesia pun telah meningkatkan fasilitas dan infrastruktur pangkalan AU di Supadio dan Tarakan pada tahun ini. Selain itu akhir 2009 pemerintah Indonesia juga telah mengekspos rencana jangka panjang pembangunan pangkalan udara di Putussibau, sebuah wilayah persimpangan Kaltim, Kalteng, dan Kalbar dekat perbatasan Malaysia yang memiliki lokasi strategis dalam pengamanan perbatasan.

Rencana Lanud Puttusiabau

Di sisi lain penggelaran kapal selam Malaysia di perbatasan mengharuskan pemerintah Indonesia lebih meningkatkan kemampuan ASW (Anti Subs Warfare) terutama frigat-frigat yang seharusnya embedded dengan helikopter ASW. Tidak satu pun frigat Indonesia yang memiliki helikopter ASW selain heli surveillance ringan sekelas Bolkow. Malaysia dengan frigat atau korvet tidak lebih dari 9 unit memiliki helikopter ASW 6 buah AgustaWestland SuperLyn 300 Mk100 dan 6 buah heli surveillance AS 550 Fennec.

5 Tanggapan to “Malaysia Gelar Kapal Selam, Indonesia Gelar UAV?”

  1. mike919@gmail.com 22 Juni 2011 pada 9:02 AM #

    seems like many Indonesians do not realize that Malaysia has already operated a UAV squadron (6 Aludra MKIIs) under ATB 2 (Joint Forces II) command, based in Sabah. Based on a tweet by JFHQ Commander, they are now actively looking into Yabhon UAV for strategic recce, and Aludra Mk III to enhance current capability.

    • cakidur 23 Juni 2011 pada 12:27 AM #

      Thanks for your visit. It’s not true. We realized that Malaysia assemblied UAV licensed from an Abu Dhabi company but we didn’t recognized it as a serious threat because the lack of sophisticated technology. Singapore and Australia bought combat proven UAV such as Hermes and Heron or Searcher, even Russia took the license to manufacture in Russian company.

  2. ocka 2 Agustus 2011 pada 4:32 PM #

    Harus bisa diimbangi, PR besar untuk Menhan dan TNI untuk lebih mempercepat Minimum Essencial Forces. DPR juga jangan setengah-setengah memberikan dukungan, jangan anggaran kesejahteraan anggotanya saja yang dipentingkan.

  3. adi 11 Januari 2012 pada 9:47 AM #

    OOH jd malaysia udh lama punya asw anti kapal selam,, qt asw aja belum punya

  4. Devi unyu 29 Februari 2012 pada 5:49 AM #

    Indonesia punya kok ASW, tapi dulu
    pas zaman-zamannya tahun 60an, Indonesia punya squadron anti kapal selam. pake helikopter Mi-4 MT. wong semua pilot dan teknisinya dilatih langsung di rusia (di majalah Angkasa tahun 1998 ane lupa edisi/bulan berapa)
    sayangnya nasib MI-4 MT gak diketahui ampe sekarang.
    nantinya Indonesia diperkuat helikopter kapal selam sebanyak 11 buah model SH-2 Seasprite (berharap varian Super Seasprite). itu helikopter gak laku sih, tapi sekedar ngisi kekosongan peran ASW. :p

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: