Istimewa Yogya: Melanggar Demokrasi

14 Des

Sangat sedikit tokoh yang berani bersuara menentangh arus: pemilihan kepala daerah yogya, dengan resiko menjadi tidak populer atau takut kehilangan suara dalam pemilu atau pilkada mendatang. Dengan tujuan-tujuan strategis kebanyakan yang muncul ke permukaan adalah mereka yang latah ikut mendukung penetapan, baik tokoh-tokoh politik apalagi dari pihak kesultanan. Padahal pemilihan adalah prinsip dasar demokrasi yang mengharuskan pemimpin politik baik legislatif dan eksekutif pusat dan daerah dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan langsung oleh rakyat adalah salah satu amanah reformasi yang telah meruntuhkan “monarchy nasional” oleh rezim Soeharto. Tentunya sebagai konsekuensi logis perlahan namun pasti akan menghapus sisa monarki primordial, satu-satunya yang tersisa, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sekaligus Praja Paku Alaman. Pihak Keraton pasti tidak legawa jika sampai kehilangan kekuasaan daerah. Namun jika mereka memang mampu menerima prinsip-prinsip demokrasi seharusnya mereka ikhlas sembari mencari posisi yang masih bisa melestarikan kebudayaan dan kearifan lokal tanpa harus mengangkangi kekuasaan daerah. Salah satu yang utama misalnya sebagai pemangku adat sebagaimana diperankan oleh Kasuhunanan Surakarta-Mangkunegaran, Kesultanan Cirebon, dan Kesultanan Kotawaringin.Tanpa bersikeras mempertahankan kekuasaan daerah dengan mencari justifikasi historis, padahal sekedar dari sudut mereka sendiri. Walaupun secara historis bisa dengan mudah juga dicari untuk mementahkan argument pewaris rezim monarki tersebut. Sebagimana menimpa status istimewa Surakarta yang meliputi Kasuhunan Surakarta dan praja Mangkunegaran, berakhir tragis pada pertengahan 1946 karena kuatnya gerakan landreform oleh kelompok sosialis Tan Malaka dalam melawan hegemoni monarki Surakarta. Sejak Bung Karno mencabut status istimewa Surakarta, efektif menghapus kekuasaan feodal Surakarta dan hingga kini masih ada sebagian loyalis monarki Surakarta yang berusaha mengembalikan status istimewa Surakarta. Seharusnya kelompok loyalis monarki Yogya juga tidak lupa sejarah dengan sekedar membesar-besarkan jasa Sultan HB IX sebagai alasan mempertahankan status istimewa yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Padahal mereka bisa menggulirkan reformasi sebagimana negara-negara monarki Eropa yang sadar akan besarnya kekuatan demokrasi sehingga mereka membuat regulasi yang memungkinkan monarki tetap eksis sejalan dengan gelombang demokratisasi dengan konsekuensi monarki kehilangan kekuasaan efektif. Harusnya solusi semacam inilah yang dicari oleh pihak loyalis monarki Yogya dan pemerintah pusat (presiden dan DPR). Tentunya tidak afdol membandingkan proses demokratisasi monarki timur tengah dengan cara revolusi ataupun kudeta militer di era 50-an hingga 70-an karena setelah ditumbangkannya monarki ternyata tidak melahirkan demokrasi melainkan diktator atau tirani baru. Sebagimana pecahnya Kesultanan Mataram akibat pertentangan keturunan mereka sendiri dan ketundukan mereka terhadap VOC atau pemerintah Kolonial Belanda. Meskipun status kekuasaan pecahan monarki Mataram masih eksis dalam tata hukum normatif kolonial Belanda. Berbeda dengan kebanyakan monarki-monarki lainnya di Indonesia yang dihapus oleh hukum normatif Kolonial Hindia Belanda akibat perlawanan mereka terhadap kekuasaan penjajahan. Saya berpendapat bahwa track demokratisasi Indonesia sudah mengarah ke jalan yang sudah tepat tetapi harus kita kawal terus jangan sampai melenceng sebagaimana nasib Ampera di tangan rezim Orde Baru. Amanah reformasi jangan sampai ternoda oleh sekelompok golonangan yang mencari pembenaran membabi buta demi mempertahankan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang merupakan sebagian dari amanah reformasi.

5 Tanggapan to “Istimewa Yogya: Melanggar Demokrasi”

  1. aaaa 17 Oktober 2011 pada 9:19 PM #

    runtuhkan dinasti yogya

  2. Efi 2 Mei 2013 pada 5:17 AM #

    ada pemilu juga percuma
    pelosok pelosok jogja pun pasti juga tetap mendukung sri sultan … raja kami
    mau diadain pemilu juga .. akhirnya yang jadi tetap pak Sri Sultan toh..
    penghamburan dana !!

    segala kekuasaan berasal dari rakyat kan ! kalo seluruh rakyat jogja mendukung kekuasaan raja , berarti pemerintah pusat dan anda-anda ini saja yang rasis !! toh. pak sri sultan juga tidak hanya menjalankan tata kerajaan, dia juga patuh sama tata negara !!

    satu lagi, warga jogja gak menggembor-gemborkan jasa pak HB IX. mungkin anda lupa, bahwa saat Indonesia belum merdeka, Yogyakarta sudah menjadi negara yang berkedaulat, dan berkat pak HB IX yang mau melebur dengan Indonesia dan melawan belanda, Beliau bahkan meminjamkan salah satu istananya untuk pemerintahan pusat sementara oleh Pak Soekarno, dan mau membiayai seluruh dana-dana dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan RI. Pak Hatta bahkan menanyakan apa yang diminta oleh Pak HB IX untuk membalas budi jasa-jasanya. Pak HB ikhlas kok… Beliau cuma minta, untuk keistimewaan Yogyakarta, sepertinya itu pantas !! sebuah predikat !! jadi tampaknya kurang sopan kalo ada yang mengosak-asik ketetapan kesultanan Yogyakarta yang sudah turun-temurun

    • Aldienezha Devangga 26 Oktober 2013 pada 2:27 PM #

      Sipp!!

  3. Bumi 9 Mei 2013 pada 11:01 AM #

    Kasultanan Yogyakarta akan runtuh dengan sendirinya,seiring mangkatnya(meninggalnya) Sri Sultan Hamengkubuwono X suatu saat nanti. Hal ini terjadi,karena Sultan tidak mempunyai putra mahkota.
    Apa mau dipimpin raja perempuan? Secara syariat islam melarangnya.
    Apa raja dari adik Sultan?
    Pasti akan terjadi perebutan tahta nantinya.

    Walahualam

  4. Sriedhie 29 Juli 2013 pada 11:10 AM #

    Yogyakarta adalah negara yang berdaulat dan diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda pada saat Negara Indonesia itu sendiri belum lahir.
    Sri Sultan Hamengku Buwono IX lah yang ikut mem-bidani kelahiran Negara Kesatuan RI ini, dengan cara meminjamkan gedung di istana untuk kantor Pemerintahan Presiden Soekarno.
    Disamping gedung bangunan istana, Sri Sultan HB IX pun mengeluarkan / meminjamkan uang untuk dana perjuangan pemerintahan yang baru saja lahir ini.
    Demikian pula pada saat Agresi Militer Belanda I & 2, peran Sri Sultan HB IX sendiri, sangatlah besar sehingga Serangan Oemoem 1 Maret 1949, berdampak menggegerkan PBB, bahwa Negara Indonesia yang baru saja lahir itu, ternyata masih ada dan ber ibu kota di Yogyakarta.

    Yogyakarta, Negara yang telah membidani kelahiran negara baru Indonesia itu, kini
    tengah menghadapi badai praha yang bernama demokrasi.

    Andai……keistimewaan Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta itu lenyap maka yang muncul adalah perebutan kekuasaan dari para elit partai untuk menjadi gubernur dan wakilnya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: